Terjaring OTT Jual Beli Jabatan, Bupati Pati Sudewo Masuk Gedung KPK

by -308 Views
banner 468x60

Bupati Pati Sudewo Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT Kasus Jual Beli Jabatan

JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo, akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Selasa (20/1/2026) pagi. Kedatangan Sudewo merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK di wilayah Jawa Tengah pada Senin (19/1/2026) kemarin.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Sudewo tiba sekitar pukul 10.35 WIB dengan pengawalan ketat dari petugas KPK. Ia tampak mengenakan jaket hitam, kaos polo putih. Saat turun dari mobil tahanan dan berjalan menuju lobi gedung, Sudewo memilih untuk bungkam seribu bahasa. Meskipun dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media mengenai penangkapannya. Ia hanya sempat melambaikan tangan singkat sebelum masuk ke dalam ruang pemeriksaan.

banner 336x280

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Kasus ini diduga kuat melibatkan jual beli posisi perangkat desa, mulai dari jabatan sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), hingga kepala seksi (kasi).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati adalah saudara SDW (Sudewo). Dugaan awal terkait dengan praktik pengkondisian atau suap dalam pengisian jabatan perangkat desa,” ujar Budi dalam keterangan singkatnya.

Selain Bupati Sudewo, KPK juga mengamankan delapan orang lainnya dalam operasi tersebut, termasuk beberapa pejabat kewilayahan dan pihak swasta yang diduga berperan sebagai pengepul dana. Tim penyidik juga dilaporkan menyita barang bukti berupa uang tunai dalam dua koper yang nilainya diduga mencapai miliaran rupiah.

Sebelum dibawa ke Jakarta, Sudewo sempat menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Kudus. Penangkapan ini menjadi sorotan publik mengingat Sudewo sebelumnya sempat didemo besar-besaran oleh warga Pati terkait kebijakan kenaikan pajak yang kontroversial. Saat ini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.